Demokrasi: Antara Hakikat dan Kontradiksi

Post date: Dec 1, 2014 8:52:39 PM

Penulis: Syifa Nurhanifah

Pada hari Kamis 27 Nov 2014 dalam rangka ulang tahun ke 5 YCC Austria (Youth Creating Change Austria) PPI Austria ikut hadir dalam NOBAR dan Diskusi Film „Jakarta Disorder“. Ascan Breuer selaku Sutradara Film ini hadir sebagai nara sumber diskusi bersama Siglinde Rosenberger, Professor di Universität Wien dari jurusan Politikwissenschaft.

Film yang durasinya sekitar 1,5 Jam itu mendapatkan respon yang sangat positif dari penonton yang hadir, begitu pula Frau Rosenberger, yang mengatakan bahwa, film ini mengandung unsur pendidikan yang sangat positiv, yaitu pendidikan politik dan „Global Learning“. Beliaupun malah mengatakan bahwa, „sayang sekali film nya terlalu cepat berakhir.. karena benih-benih hakikat demokrasi yang sekarang telah memulai muncul di Indonesia belum di film-kan.“(Red: Polemik Pemilu 2014)

Penggarapan Film ini dilakukan Ascan dan Team di mulai dari tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2012. Film „Jakarta Disorder“ ini adalah termasuk dalam tiga Film Trilogi Jawa karyanya (Paradise Later, Jakarta Disorder dan Riding my Tiger).

Sebagai pemuda-pemudi dan Pelajar Indonesia kitapun seharusnya tertantang untuk ikut menjawab pertanyaan yang menjadi slogan dari Film ini; Is Democracy just an Ideal? or just a Deal?

Untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang Diskusi yang berlangsung malam itu, berikut ini adalah sekilas tentang tema-tema dalam Film yang didiskusikan beserta sedikit komentar oleh si penulis.

Di sekolah kita telah belajar tentang apa arti Demokrasi.

„Demokrasi itu adalah....

Adanya multipartai, ketika semua rakyat memilih langsung pemimpinnya, ketika pihak oposisi berhak mengrkitisi pemerintahan yang terpilih dan ketika kebebasan berbicara menjadi Motto sistem pemerintah...“

Terdengar indah memang system pemerintahan yang satu ini. Namun dalam kenyataannya Demokrasi seakan hanya sebuah Ideologi yang dibanggakan, namun tak dibarengi dengan perilaku kebanyakan pemegang kekuasaan. Demokrasi tak lebih dari sebuah Deals of politics yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Apalah arti Demokrasi jika tidak dibarengi dengan kesejahteraan dan kepuasan seluruh rakyat?

Ascan Breuer melalui Film Dokumenternya „Jakarta Disorder“ tidak saja menunjukkan gambaran permasalahan Demokrasi yang ada di Indonesia akan tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan berfikir kembali tentang apa itu hakikat Demokrasi yang sebenarnya, dan bagaimana Demokrasi seharusnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan untuk dijadikan hiasan Sistem Pemerintahan Modern belaka.

Tujuan dari pemutaran Film ini di Eropa bukanlah untuk menunjukkan kericuhan dan „disorder“ nya Jakarta, akan tetapi memberikan pelajaran politik kepada masyarakat di Eropa tentang sisi lain dari Demokrasi, dan penerapannya, menunjukkan polemik dan phenomena Global yang saat ini marak terjadi di mana-mana. Apakah itu di Jakarta, Istanbul, Kairo, Hongkong atau dimanapun itu demokrasi yang berjalan saat ini seakan jauh dari hakikatnya yang sebenarnya.

Phenomena Global seperti The Arabian Spring atau aksi Protes di Puerta del Sol di Madrid dan Taxim di Istanbul adalah contoh-contoh lain bagaimana masyarakat sipil berjuang menginginkan hak demokrasinya. Aksi-aksi Demonstrasi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan dalam pemerintahan selama ini tidaklah mencapai tujuannya.

Jika Demokrasi itu berawal dari rakyat maka seharusnya dalam penerapan Demokrasi tersebut juga harus dibarengi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui keputusan-keputusan politik di pemerintah. Rakyatpun seharusnya bebas dan memiliki hak untuk menentukkan kebijakan pemerintah yang seperti apakah yang bisa membuat rakyat sejahtera.

Permasalah seperti Penggusuran pemukiman kumuh dengan tujuan untuk “memperindah kota Jakarta” hanyalah sebuah topeng untuk mengusir masyarakat-masyarakat marginal dari ibu kota. Jika niat pemerintah memang untuk membersihkan dan memperindah kota ini, seharusnya pemerintah yang demokratis menyediakan dan menyediakan tempat tinggal ganti bagi mereka yang tertimpa penggusuran. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang mau mendengar keinginan rakyat dan keluh kesah mereka, bukan untuk mengabaikannya. Apalagi jika rakyat dengan inisiatifnya sendiri menulis surat perjanjian kontrak antara rakyat dan calon Presiden lalu tak satupun dari kandidat (pada Pemilu 2009) mau menandatanganinya, das ist doch wohl ein Widerspruch in der Demokratie! Genau gegen diesen Widerspruch soll sich die Zivilgesellschaft courragieren, indem sie sich diesem widersetzt.

“Dimana ada Power di situ jugalah ada resistance, keduanya saling bergantung satu sama lain. Tidak akan ada kekuatan jika tidak ada perlawanan dan begitupun sebaliknya perlawanan akan sia sia jika tidak ada kekuatan. “ (Foucault 1979)

Penasaran dengan Filmnya? Bagi yang belum sempat nonton, di Breitenseer Lichtspiele – Vienna masih ada 3x Screenings di bulan ini: Sabtu, 6.12. | Senin, 15.12. | Kamis, 18.12. – 18:30 CET.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek Facebook fanpage "Jakarta Disorder": https://www.facebook.com/JakartaDisorder